MABES POLRI

Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri)

Daftar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Komisaris Jenderal (Pol) Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo, 29 September 1945 - 14 Desember 1959
2. Komisaris Jenderal (Pol) Soekarno Djojonegoro, 15 Desember 1959 - 29 Desember 1963

3.      Inspektur Jenderal (Pol) Soetjipto Danoekoesoemo, 30 Desember 1963 - 8 Mei 1965

4.      Inspektur Jenderal (Pol) Soetjipto Joedodihardjo, 9 Mei 1965 - 8 Mei 1968

5.      Komisaris Jenderal (Pol) Hoegeng Imam Santoso, 9 Mei 1968 - 2 Oktober 1971

6.      Komisaris Jenderal (Pol) Moch. Hasan, 3 Oktober 1971 - 24 Juni 1974

7.      Letnan Jenderal (Pol) Widodo Budidarmo, 25 Juni 1974 - 25 September 1978

8.      Letnan Jenderal (Pol) Awaluddin Djamin, MPA, 26 September 1978 - 3 Desember 1982

9.      Letnan Jendral (Pol) Anton Sudjarwo, 4 Desember 1982 - 6 Juni 1986

10.  Letnan Jenderal (Pol) Moch. Sanoesi, 7 Juni 1986 - 19 Februari 1991

11.  Letnan Jenderal (Pol) Kunarto, 20 Februari 1991 - 5 April 1993

12.  Letnan Jenderal (Pol) Banurusman Astrosemitro, 6 April 1993 - 14 Maret 1996

13.  Letnan Jenderal (Pol) Dibyo Widodo, 15 Maret 1996 - 28 Juni 1998

14.  Letnan Jenderal (Pol) Roesmanhadi, 29 Juni 1998 - 3 Januari 2000

15.  Letnan Jenderal (Pol) Roesdihardjo, 4 Januari 2000 - 22 September 2000

16.  Jenderal (Pol) Surojo Bimantoro, 23 September 2000 - 21 Juli 2001

17.  Jenderal (Pol) Chairudin Ismail, 2001 - 7 Agustus 2001 (Pejabat Sementara Kapolri )

18.  Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, 29 November 2001 - 7 Juli 2005

19.  Jenderal (Pol) Sutanto, 8 Juli 2005 - 30 September 2008

20.  Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, 1 Oktober 2008 - 22 Oktober 2010

21.  Jenderal (Pol) Timur Pradopo, 22 Oktober 2010 - sekarang

 Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Unsur Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan terdiri dari:

·                    Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organsiasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri.

·                    Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya.

·                    Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri.

·                    Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri.

·                    Asisten Kapolri Sarana dan Prasarana (Assarpras), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi sarana dan prasarana dalam lingkungan Polri.

·                    Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal.

·                    Divisi Hukum (Div Kum).

·                    Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas)

·                    Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter), adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang ada dibawah Kapolri. Bagian ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan internasional.

·                    Divisi Teknologi Informasi Kepolisian (Div TI Pol), adalah unsur pembantu pimpinan di bidang informatika yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika.

·                    Staf Pribadi Pimpinan (Spripim)

·                    Sekretariat Umum (Kasetum)

·                    Pelayanan Markas (Kayanma)

·                    Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya

Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari:

·                    Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

·                    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal (Komjen).

·                    Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

·                    Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irjen).

·                    Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya.

·                    Biro Operasi Polri, bertugas untuk mengirimkan pasukan Brimob, Sabhara, Samapta, Satlantas, (Jihandak/Penjinak Bahan Peledak, bila diperlukan) serta sebuah tim intelijen jika ada demonstrasi, sidang pengadilan, pertemuan tingkat tinggi, perayaan hari besar oleh kelompok masyarakat, atau peresmian oleh kepala pemerintahan, kepala negara, ketua MPR, atau ketua DPR dengan mengirimkan surat tugas kepada Biro Operasi Polda setempat, Biro Operasi Polres setempat, dan Polsek setempat.

·                    Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

·         Detasemen Khusus Anti Anarkis Polri sedang dalam pembicaraan para perwira tinggi Polri.

Unsur Pendukung

Unsur Pendukung, terdiri dari:

·        Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol), bertugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Lemdikpol membawahi:

·                   Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri. Terdiri dari Sespinma (dahulu Selapa), Sespimmen (dahulu Sespim) dan Sespimti (dahulu Sespati).

·                   Akademi Kepolisian (Akpol), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri.

·                   Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian

·                   Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA)

·                   Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Diklatsusjatrans)

·                   Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari:

·                              Pusdik Intelijen (Pusdikintel)

·                              Pusdik Reserse Kriminal (Pusdikreskrim)

·                              Pusdik Lalulintas (Pusdiklantas)

·                              Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum)

·                              Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob)

·                              Pusdik Kepolisian Perairan (Pusdikpolair)

·                              Pusdik Administrasi (Pusdikmin)

·                              Sekolah Bahasa (Sebasa)

·                              Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan)

·        Pusat Logistik dan Perbekalan Polri dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).

·        Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen), termasuk didalamnya adalah Rumah Sakit Pusat Polri (Rumkit Puspol) yang juga dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).

·        Pusat Keuangan (Puskeu Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).

·        Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang Polri) yang akan dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen).

·        Pusat sejarah (Pusjarah Polri) yang akan dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen).

Polda

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

·        Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A-K, Tipe A dan Tipe B. Polda Tipe A-K saat ini hanya terdapat 1 Polda, yaitu Polda Metro Jaya. Polda Tipe A-K dan Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen).

·                   Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi.

·        Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota - kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres)

·                   Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten.

·        Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kompol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Dua Polisi.

·                   Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu:

·        Direktorat Reserse Kriminal

·                   Subdit Kriminal Umum

·                   Subdit Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)

·                   Subdit Remaja Anak dan Wanita

·                   Unit Inafis (Indonesia Automatic Finger Print Identification System) / Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)

·        Direktorat Reserse Kriminal Khusus

·                   Subdit Tindak Pidana Korupsi

·                   Subdit Harta Benda Bangunan Tanah (Hardabangtah)

·                   Subdit Cyber Crime

·        Direktorat Reserse Narkoba

·                   Subdit Narkotika

·                   Subdit Psikotropika

·        Direktorat Intelijen dan Keamanan

·        Direktorat Lalu Lintas

·                   Subdit Pendidikan dan Rekayasa (Dikyasa)

·                   Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident)

·                   Subdit Penegakan Hukum (Gakkum)

·                   Subdit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel)

·                   Subdit Patroli Pengawalan (Patwal)

·                   Subdit Patroli Jalan Raya (PJR)

·        Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimmas, dulu Bina Mitra)

·        Direktorat Sabhara

·        Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)

·        Direktorat Polisi Air (Polair)

·        Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti)

·        Biro Operasi

·        Biro SDM

·        Biro Sarana Prasarana (Sarpras, dulu Logistik)

·        Bidang Keuangan

·        Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam)

·        Bidang Hukum

·        Bidang Hubungan Masyarakat

·        Bidang Kedokteran Kesehatan

Struktur wilayah

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

·        Pusat

·                   Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)

·        Wilayah Provinsi

·                   Kepolisian Daerah (Polda)

·        Wilayah Kabupaten dan Kota

·                   Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes)

·                   Kepolisian Resor Kota (Polresta)

·                   Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)

·        Tingkat kecamatan

·                   Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)

·                   Kepolisian Sektor (Polsek)

Wilayah hukum dari Kepolisian Wilayah (Polwil) adalah kawasan yang pada masa kolonial merupakan Karesidenan. Karena wilayah seperti ini umumnya hanya ada di Pulau Jawa, maka di luar Jawa tidak dikenal adanya satuan berupa Polwil kecuali untuk wilayah perkotaan seperti ibukota provinsi seperti misalnya Polwiltabes Makassar di Sulawesi Selatan.

Mulai awal tahun 2010 seluruh Kepolisian Wilayah (Polwil) di Pulau Jawa sudah dihapus.^[11][12]

Di beberapa daerah terpencil, ada pula pos-pos polisi yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian Sektor.

Polri kini

Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional maupun antarabangsa, sebagaimana yang ditempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).

Polisi dan Lalu Lintas

Untuk mengurangi angka kecelakaan, di sejumlah Polda telah diberlakukan aturan agar para pengendara sepeda motor menyalakan lampu sewaktu berkendara. Pada tanggal 29 November 2006, rapat yang diadakan di Gedung Cakra Ditlantas Polda Metro Jaya memutuskan bahwa mulai tanggal 4 Desember 2006 hingga 1 Januari 2007 sosialisasi menyalakan lampu kepada para pengendara sepeda motor. Aturan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2007.